Komisi II Dalami Tingginya Angkat Golput dalam Evaluasi Pilkada Serentak 2024

30-11-2024 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Jaka/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda, menilai perlu adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 karena terjadi peningkatan angka golongan putih (golput).

 

"Komisi II DPR sedang mencermati apakah dengan keserentakan pemilihan yang kita lakukan justru menimbulkan anomali terhadap partisipasi masyarakat," ujar Rifqinizamy dalam keterangan tertulis kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (30/11/2024).

 

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Kalimantan Selatan I itu mengungkapkan, Komisi II akan melakukan riset secara komprehensif agar gelaran pemilu tak menimbulkan anomali. Termasuk yang berkaitan dengan dugaan jadwal pilkada serentak yang digelar tak lama setelah pemilu presiden dan pemilu legislatif.

 

“Hal-hal seperti ini perlu dilakukan riset mendalam untuk melihat sejauh mana berpengaruh terhadap dukungan publik dalam kontestasi pilkada,” ungkap Rifqi sapaan akrabnya.

 

Komisi II DPR yang menjadi mitra kerja penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) belum menjadwalkan untuk menggelar rapat untuk membahas hasil dan evaluasi gelaran Pilkada Serentak 2024.

 

Komisi Pemilihan Umum mencatat sejumlah fenomena penurunan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilih pada gelaran Pilkada Serentak 2024.

 

Salah satunya, Jakarta yang nyaris hanya sebagian pemilih yang datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Tercatat, daftar pemilih tetap (DPT) di Jakarta adalah 8.214.007 jiwa, tetapi yang menggunakan hak pilih hanya sekitar 4,3 juta.

 

"Angka golput di Jakarta mencapai 46,95 persen, sekaligus mencatatkan rekor sebagai golput tertinggi sepanjang sejarah pilkada di Jakarta," jelas Rifqi. (rdn)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...